5 Kebijakan Eks Pesepak Bola yang Alih Profesi Jadi Politikus

Football5star.com, Indonesia – Musim politik mewarnai perjalanan bangsa ini di 2019. Selama perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, para politikus berlomba menarik perhatian dengan segudang janji kebijakan.

Politik tanpa janji dan politikus tanpa kebijakan memang dua hal tak terpisahkan. Mengkritisi para politikus yang cuma janji-janji tanpa kebijakan berarti juga jadi dinamika dalam berpolitik.

Padahal bukan hal mudah untuk para politikus ini melaksanakan kebijakan yang bisa memberi rasa adil kepada semua golongan. Hal itu juga pernah dialami oleh sejumlah pesepak bola yang alih profesi sebagai politikus.

Tercatat cukup banyak politikus yang alih profesi sebagai politikus ketika mereka gantung sepatu. Ada yang mencoba peruntungan jadi anggota parlemen, menjadi walikota, atau bahkan Presiden satu negara.

Bagaimana yah kira-kira rekam jejak kebijakan mereka ketika jadi politikus? Berikut ulasannya untuk pembaca setia football5star.com

Kakha Kaladze

Mantan bek AC Milan, Kakha Kaladze ialah salah satu pesepak bola yang alih profesi sebagai politikus. Setelah catatkan 400 penampilan di level klub dan 83 caps di level timnas Georgia, Kaladze memutuskan terjun ke dunia politik pada 2012 silam.

Sebelum menjadi politikus, Kaladze menjadi investor di sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis energi dan sumber daya alam. Saat itu ia bekerjasama dengan mantan Perdana Menteri Georgia, Zurab Noghaideli.

Sepak terjangnya di bisnis energi dan sumber daya alam membuat pemain yang pernah membawa AC Milan juara Liga Champions, dicalonkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Georgia.

Pada 25 Oktober 2012, Kaladze resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam kabinet kerja Perdana Menteri Giorgi Kvirikashvili. Ia menggantikan posisi menteri sebelumnya, Vakhtang Balavadze.

Hebatnya Kaladze menjabat posisi ini di tiga perdana menteri dan dua presiden berbeda. Ia mengemban tugas ini sampai 12 Juli 2017, dan kemudian ia diangkat menjadi Deputi Perdana Menteri Giorgi Kvirikashvili.

Pada 13 November 2017, Kaladze memengkan pemilu sebagai Walikota Tblisi. Menjabat walikota di ibu kota Georgia tersebut, Kaladze mengeluarkan sejumlah kebijakan populis.

Salah satunya soal transportasi umum. Untuk mengurangi kemacetan di Tblisi, Kaladze mengeluarkan kebijakan soal pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan memaksimalkan transportasi umum.

“Prioritas kami adalah mengurangi kemacetan dengan penggunaan transportasi umum. Saat ini penggunaan trasportasi pribadi wajib dikurangi,” kata Kaladze.

Langkah konkrit yang kemudian di lakukan Kaladze ialah menambah jumlah armada bus mencapai 2000 buah, serta penambahan armada kereta api hingga 14 unit. Selain itu keselamatan kendaraan, Kaladze memiliki kebijakan soal lisensi ketat terhadap pengemudi taksi dan kendaraan umum.

Sol Campbell

Selanjutnya ada mantan pesepak bola Tottenham Hotspur dan Arsenal, Sol Campbell. Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2011 lalu, campbell terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Konservatif.

Pada 2014, ia gencar menyuarakan anti pada kebijakan pajak untuk rumah mewah yang diusung Ed Miliband, seorang politikus dan anggota parlemen dari Partai Buruh.

Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Campbell menilai bahwa rencana kebijakan pajak untuk rumah bernilai 2 juta poundsterling merupakan langkah gila. Pada 2015, Campbell mencoba peruntungan dengan menjadi kandidat calon walikota London dari Partai Konservatif.

Sayang dalam pemilihan internal Partai Konservatif, nama Campbell tak masuk di dalam 4 kandidat calon walikota London. Karena belum menduduki jabatan konstitusi, Campbell belum pernah mengeluarkan kebijakan yang bersifat politis.

Akan tetapi ia gencar bersuara tentang kebijakan politik yang diusung oleh Partai Konservatif. Menariknya saat mayoritas anggota perlemen dari Partai Konservatif menolak kebijakan Brexit, Campbell justru mendukungnya.

Tak heran jika ia kemudian di cap sebagai politikus amatir oleh sejumlah pengamat dan kader Partai Konservatif.

George Weah

Mantan peraih gelar Ballon d’Or 1995, George Weah berhasil menduduki jabatan tertinggi karier seorang politikus, menjadi presiden satu negara. Pada pilpres 2017 di Liberia, Weah yang dicalonkan oleh Koalisi Perubahan Demokratik berhasil kalahkan pesaingnya, Joseph Boakai.

Weah berhasil meraih suara hampir 60 persen. Sebelum memenangkan pilpres 2017, pada 2005 Weah juga sempat jadi kandidat namun dikalahkan oleh Ellen Johnson Sirleaf, presiden perempuan pertama Liberia.

Setahun menduduki jabatan orang nomor satu di Liberai, Weah memiliki sejumlah kebijakan untuk membuat negara termiskin di dunia tersebut bangkit. Salah satu kebijakannya yang utama ialah pendidikan.

60 persen anak-anak di Liberia tidak bersekolah karena faktor ekonomi. Weah lantas mencanangkan gerakan 10 tahun pendidikan. Menteri Pendidikan Liberia, Ansu Dao Sonii mengatakan kebijakan ini cukup penting untuk menekan anak putus sekolah.

Selain kebijakan pendidikan, Weah juga fokus pada kebijakan ekonomi. Kebijakan Weah di sektor ekonomi lebih kepada pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan PDB Liberia dari sektor sumber daya alam, utamanya ekspor alumunium.

Pele

Legenda sepak bola dunia asal Brasil, Pele juga merasakan dunia politik saat gantung sepatu. Pemain yang telah mengoleksi 1000 gol lebih sepanjang kariernya ini sempat merasakan kursi Menteri Olahraga Brasil.

Pada 1995, saat Brasil dipimpin oleh Fernando Henrique Cardoso, Pele terpilih memimpin Kementerian Olahraga. Saat menjadi Menteri Olahraga, salah satu kebijakan Pele ialah mengusulkan adanya undang-undang untuk mengatasi masalah korupsi di olahraga Brasil, utamanya sepak bola.

Undang-undang itu dikenal publik dengan nama Hukum Pele. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai aturan displin organisasi olahraga di Brasil, penyusunan pengadilan olahraga, serta peraturan hukum terkati korupsi dan suap.

Sayang, Pele justru lengser dari jabatannya pada 2001 karena dituduh terlibat skandal korupsi. Pele dituduhkan menggelapkan dana sebesar 700 ribu dollar yang berasal dari bantuan UNICEF.

Kabarnya dana tersebut dialirkan Pele ke perusahaan miliknya. Tak jelas soal kasus hukum ini, pihak UNICEF sempat membantah pembelaan dari Pele yang menyebut bahwa uang tersebut dialokasikan untuk pertandingan amal.

Jack Komboy

Pesepak bola yang alih profesi sebagai politikus tidak hanya di luar negeri, di Indonesia, sejumlah mantan pemain juga memutuskan terjun ke dunia politik setelah gantung sepatu.

Salah satunya ialah mantan pemain Persipura, Jack Komboy. Pada 2009, Jack Komboy berhasil masuk ke DPRD Papua saat dicalonkan oleh salah satu partai politik.

papuatoday

Di DPRD Papua, pemain yang juga pernah membela PSM Makassar ini masuk ke Komisi V yang membidangi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.

Jack Komboy bahkan sempat menduduki sebagai Ketua Komisi V DPRD Papua. Selama menjadi ketua Komisi V, Jack Komboy mendorong sejumlah kebijakan untuk masyarakat Papua.

Salah satu yang menjadi fokusnya ialah soal kejadian luar biasa (KLB) masalah kesehatan di Papua. Jack Komboy mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum jatuhnya korban.

“Upaya pemerintah provinsi harus di dukung pengambil kebijakan di Kabupaten. Harus ada perhatian khusus para kepala daerah memerintahkan kepala dinas, agar KLB itu tak terjadi di 17 kabupaten seperti yang dikhawatirkan Dinkes Papua,” kata pria 41 tahun ini.

Ia juga mendorong agar adanya perbaikan infrastruktur sejumlah rumah sakit di Papua. Yang jadi sorotannya ialah RSJD Abepura yang harus mendapat perhatian khusus. Untuk urusan pencegahan korupsi, ia juga meminta BPK mengaudit anggaran kesehatan di Papua.

Comments
Loading...