Polemik Pergantian Nama Stadion Papua Bangkit dan Hak Adat yang Belum Dibayar

Football5star.com, Indonesia – Perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe menimbulkan polemik. Sejumlah masyarakat di Papua menolak perubahan nama tersebut. Sejumlah akun di media sosial Twitter pun menyuarakan hal sama.

Lukas Enembe sendiri merupakan Gubernur Papua saat ini. Perubahan nama Stadion Papua Bangkti menjadi Stadion Lukas Enembe menurut Ketua PON Papua 2020, Yunus Wonda sebagai bentuk penghargaan kepada Enembe yang membuat Papua terpilih sebagai tuan rumah PON 2020.

Benhur Tomi Mano - Persipura Jayapura - Stadion Papua Bangkit - Lintas Papua
Lintas Papua

“Kami rakyat Papua tidak pernah bayangkan bila Provinsi Papua bisa menjadi tuan rumah PON, karena kami menyadari secara infrastruktur kami, Papua sangat tidak mungkin melakukan itu, tetapi oleh komitmen yang kuat dari Bapak Lukas Enembe yang didukung juga oleh bapak wakil Gubernur dan semua pihak, maka hal yang tidak mungkin itu sekarang terbukti,” kata Yunus seperti dikutip Football5star.com dari Kompas, Jumat (23/10/2020).

Sebelumnya, Dewan Adat Suku Sentani menolak rencana pergantian nama Stadion Papua Bangkit dan juga Bandara Sentani.

“Nama Bandara Sentani dan Stadion Papua Bangkit sudah mewakili seluruh masyarakat Papua sehingga tidak boleh diganti dengan nama perorangan. Pemerintah daerah seharusnya berkoordinasi dahulu dengan kami sebagai pemimpin adat wilayah ini dalam pemberian nama terhadap fasilitas publik,” kata Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Origenes Kaway seperti dikutip dari Jubi.

Hak Adat belum dibayar

Stadion Papua Bangkit mulai dibangun pada 2016 lalu sebagai bagian dari persiapan provinsi paling timur Indonesia itu sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Stadion selesai dibangun pada 2019 dan menghabiskan dana mencapai Rp 1,3 triliun.

Selain soal polemik perubahan nama, stadion yang memiliki daya tampung 40 ribu penonton tersebut juga bermasalah dengan Masyarakat adat Kampung Nendali. Stadion ini menurut masyarakat adat kampung Nendali belum ada ganti rugi pembayaran hak ulayat seluas 42 hektar.

Masyarakat adat Kampung Nendali menagih janji Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjanjikan pembayaran ganti rugi tanah seluas 42 Hektar yang di gunakan oleh Pemerintah guna pembangunan Stadion Papua Bangkit dan beberapa Venue PON lain di wilayah tersebut.

“Apa yang diminta oleh masyarakat adat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, padahal ini hak ulayat yang sudah resmi, karena ada surat-surat pengakuannya. Kami kecewa dengan gubernur, karena seakan-akan menutup mata dan hati,” ucap juru bicara Suku Nendali, Melianus Wally.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More